laporan studi lapangan pelayanan publik “ best practice pengembangan inovasi aplikasi verasi di badan pembangunan hukum nasional” disusun oleh; keke eskatario, s.ip, ma (no. absen 12) peserta pkp angkatan 2 pusat pendidikan dan pelatihan pegawai kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelcnggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 10. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN PELAYANAN ADMINISTRATIF AKTA KELAHIRAN SATU HARI JADI DI KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG Oleh: MUHAMMAD HERDIANSYAH HASIBUAN, S.IP NIP. 19880613 201010 1 001 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN 83 TAHUN 2017 Rencana Aksi Proyek Perubahan Inovasi Pelayanan Administrasi Dukcapil Kota Denpasar di Era Pandemi Luh Putu Widia Utami Putri Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Udayana utamiputriwidia@gmail.com Abstract Public services as one of the most important services to be reformed, in this study will discuss innovations related to Disdukcapil services in Denpasar City. Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Mengutip dari kulonprogokab.go.id. Bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu bentuk inovasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Diharapkan ke depan, kecamatan menjadi pusat pelayanan publik Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi “dukcapil dalam genggaman” oleh Dispendukcapil Kota Surakarta berdasarkan b. Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pertahanan, terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Satker/Subsatker yang melaksanakan pelayanan publik, dan sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Sasaran a. KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG. NOMOR : 440/01.9/423.104.07/2022. TENTANG. TIM PELAYANAN PUBLIK. KEPALA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG. Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan uraian tugas, dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik Pada UPT Puskesmas Sekargadung maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana. b. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Panyipatan Lokasi PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi , dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Layanan sektor publik merupakan arena penting untuk inovasi meskipun sering salah dipahami dan kurang diakui (De Vries et al., 2015; Osborne dan Brown, 2013 o1KY.